Gandeng Ahli Standar Kesehatan Kuda Dunia, PP PORDASI dan Kementan Godok Realisasi EDFZ Jawa-Bali

JAKARTA — Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI) mengadakan pertemuan dengan Independent Animal Health Consultant dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Susanne Munstermann di Bali pada Jumat (9/5/2025). Kegiatan ini membahas persiapan pembentukan Zona Bebas Penyakit Kuda/Equine Disease Free Zone (EDFZ) di wilayah Jawa-Bali.

Pertemuan ini melibatkan Kementerian Pertanian dengan menggandeng Balai Besar Veteriner Denpasar dan Badan Karantina Indonesia. Acara dilaksanakan dengan tujuan memetakan langkah-langkah strategis dalam menciptakan zona bebas penyakit kuda di Jawa-Bali yang diakui secara internasional.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Imron Suandy, Wakil Sekretaris Jenderal 1 PP PORDASI Abdul Malik, serta pejabat dari Balai Besar Veteriner Denpasar dan Badan Karantina Kementerian Pertanian. Pertemuan tersebut menjadi wadah diskusi mendalam mengenai persyaratan teknis, tantangan, dan peluang dalam mewujudkan EDFZ di Jawa-Bali.

Susanne Munstermann menyampaikan apresiasi atas undangan dan kesempatan untuk berdiskusi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan di Indonesia. Dia menekankan pentingnya pembentukan EDFZ untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah equestrian internasional.

“Tujuan dari diskusi ini adalah mengidentifikasi roadmap dalam pembentukan EDFZ untuk kompetisi equestrian internasional. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengutamakan pentingnya kemitraan publik-privat dalam implementasi roadmap tersebut, serta mengidentifikasi acara dan lokasi yang sesuai untuk persiapan EDFZ,” ujar Susanne.

Susanne menjelaskan, penetapan EDFZ akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, termasuk pengakuan internasional atas status kesehatan kuda di Tanah Air. Meski demikian, ia juga mengingatkan akan adanya tantangan yang perlu diatasi.

“Prasyarat untuk pengakuan jangka panjang tempat bebas penyakit oleh World Organisation for Animal Health (WOAH) dan Uni Eropa adalah pengakuan resmi bebas dari African Horse Sickness (AHS). Untuk mencapai ini, diperlukan pemantauan berkelanjutan terhadap patogen selama 24 bulan sebagai bagian dari persiapan berkas-berkas,” jelasnya.

Selain AHS, Susanne juga menyoroti pentingnya untuk memperhatikan penyakit kuda lainnya, seperti Equine herpesvirus (EHV), virus Hendra, virus Nipah, dan virus West Nile (WNV). Dia menyarankan agar Indonesia memperluas daftar penyakit yang dipantau dalam program pemantauan berkelanjutan.

Menanggapi penjelasan Susanne, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Imron Suandy menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Kementerian Pertanian akan memulai komunikasi diplomatik dengan WOAH dan Uni Eropa untuk mendapatkan arahan dan dukungan.

“Kita akan memulai komunikasi dengan stakeholder di luar dan meminta saran maupun arahan. Termasuk juga di WOAH dan EU. Dan harapan kami juga dari PP PORDASI bisa mulai komunikasi dengan Federasi Equestrian Internasional (FEI),” papar Imron.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal 1 PP PORDASI Abdul Malik menyatakan dukungan penuh PP PORDASI terhadap upaya pembentukan EDFZ ini. “Kami dari PP PORDASI mengikuti apa yang sudah disepakati oleh tim. Pada prinsipnya kami akan memberikan dukungan penuh,” kata dia.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting yang akan menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya. Pertama, perlunya pemetaan yang komprehensif terhadap populasi kuda di Jawa-Bali. Kedua, peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian penyakit kuda. Ketiga, penyusunan rencana pemantauan berkelanjutan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam acara itu pun muncul kesepakatan untuk menyusun rencana kerja secara lebih rinci, menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak, serta mengidentifikasi sumber pendanaan. Diharapkan dengan adanya komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak terkait, EDFZ di Jawa-Bali dapat segera terwujud dan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga berkuda nasional.

Pembahasan EDFZ Jawa-Bali antara PP PORDASI, Kementan, dan pakar kesehatan kuda ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman Ketua Umum PP PORDASI Aryo Djojohadikusumo dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Januari 2025 lalu. Saat itu, kedua pihak sepakat untuk mendorong zona bebas penyakit kuda di Jawa-Bali sebagai salah satu syarat mutlak Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda level internasional.